Rekonstruksi dan usaha penyelamatan tradisi lokal era pasca sentralisme di Indonesia (The resurrection and reconstruction of local traditions in Indonesia’s post-centralist era)
Sistem pemerintahan sangat menentukan dinamik tradisi lokal. Di Indonesia, pada era pemerintahan orde baru dengan sistem pemerintahannya yang sentralisme dinamik tradisi lokal berada dalam pengaruh kekuasaan. Terjadi peminggiran-peminggiran tradisi yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Pem...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| 格式: | Article |
| 語言: | English |
| 出版: |
Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM,Bangi
2009
|
| 在線閱讀: | http://journalarticle.ukm.my/943/1/6.2009-2-silfia%26rahimah-melayu-1.pdf http://journalarticle.ukm.my/943/ http://www.ukm.my/geografia/v1/index.php |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | Sistem pemerintahan sangat menentukan dinamik tradisi lokal. Di Indonesia, pada era pemerintahan orde baru dengan sistem pemerintahannya yang sentralisme dinamik tradisi lokal berada dalam pengaruh kekuasaan. Terjadi peminggiran-peminggiran tradisi yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Peminggiran tradisi secara langsung-atau tidak langsung telah menyebabkan terjadinya ketidak berperananan tradisi lokal dalam mewujudkan keteraturan sosial masyarakat lokal. Setelah terjadinya reformasi, terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisme menjadi
desentralisme, perubahan ini menyebabkan berlaku pula perubahan di aras lokal, mulai daripada perubahan sistem pemerintahan lokal sampai pada perubahan terhadap kedinamikan tradisi lokal yang semula terkongkong oleh kekuasaan, sekarang kembali membangun identitinya. Di Sumatera Barat masyarakat lokalnya, kembali membangun tradisinya melalui upaya-upaya yang signifikan, iaitu melalui pengembalian pemerintahan lokal pada bentuk masa lalu. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan lokal masyarakat Sumatera Barat pada masa lalu, sistem pemerintahan nagari ini merupakan sistem pemerintahan lokal masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan
penduduk asli daripada Provinsi Sumatera Barat, dalam otonomi daerah sistem pemerintahan nagari itu diakui sebagai pemerintahan yang mengatur pemerintahan lokal.
Dengan terbentuknya sistem pemerintahan nagari ini, terjadi pula rekontruksi tradisi-tradisi yang berhubungkait dengan ke Minangkabau-an. Antaranya dibangun kembali tradisi, demokrasi, hukum adat, ekonomi nagari dan pengembalian masyarakat pada kehidupan yang taat dan kuat menjalankan agama. |
|---|